Workshop kali ini dilakukan di Ruang Abimanyu Unit IX Biro Umum DIY Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 26 November 2019 dengan melibatkan OPD terkait permasalahan infrastruktur di lingkungan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan DI Yogyakarta. Workshop ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya mengenai Inventarisasi Permasalahan dan Upaya Penyediaan Sarana Prasarana di Wilayah Perbatasan KPY yang dilakukan dengan masyarakat. Pemateri pada workshop kali ini adalah Aris Prasena (Bappeda DIY), Ir. Sutrisno, MES (Akademisi UGM), dan Arif Noor Hartanto (ex Ketua DPRD DIY). Dalam workshop ini Aris Prasena menjelaskan bahwa tujuan dari penataan tata ruang DIY adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, dijelaskan juga bahwa dalam RTRW 2019-2024 terjadi peralihan fungsi pusat kegiatan Kota Yogyakarta dari PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan) menjadi PKN (Pusat Kegiatan Nasional).

Ir. Sutrisno, MES dan Arif Noor Hartanto menjelaskan pandangan mereka mengenai 6 sektor yang diwadahi oleh Sekber Kartamantul, dimana perlu adanya perspektif baru bersama masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Selain itu, setiap industri harus memiliki pengolahan limbahnya sendiri. Pada sektor air bersih, diperlukan pembuatan resapan dan biopori untuk menampung air hujan agar air tanah tidak semakin berkurang. Masalah mengenai parkir kendaraan di bahu jalan juga harus segera ditindak lanjuti. Pada sektor jalan, wilayah-wilayah di perbatasan, dapat menjadikan lampu jalan sebagai pembatas wilayah.

Masalah mengenai transportasi menjadi pembahasan yang paling pokok pada workshop kali ini. Kemacetan selalu menjadi momok di KPY. Bapak Sulton (Dishub Sleman) mengemukakan perlunya kerja sama sistem transportasi antar wilayah Kartamantul. Sistem park and ride, yang dia kemukakan merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemacetan di KPY dan menggalakkan transportasi umum. Pembatasan kendaraan yang masuk ke kota juga menjadi salah satu kunci mengurangi kemacetan.

Dari workshop ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu perlu adanya head khusus dalam menangani permasalahan perkotaan. Upaya penanganan dengan cara yang integratif, lintas sektor, dan lintas wilayah sangat diperlukan guna menunjang sustainability pembangunan. Dalam mengurangi sampah di TPA Piyungan diperlukan pengawasan dan penanganan dari hulu dengan menggunakan teknologi terbarukan. Selain itu, sebagai kota wilsata, DI.Yogyakarta perlu mengintegrasikan antara transportasi umum, wisata, dan perparkiran agar dapat mengurangi kemacetan terutama yang ada di wilayah KPY.